WAY KANAN, KRAKATAUNEWS – Proyek Pembangunan Embung/Bangunan Penampung Air di SP6 Kampung Pagar Iman Dusun 04, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan JEBOL! Alhasil, pondasi saluran air tersebut hancur lebur menjadi puing – puing.
Padahal, terpantau dari situs LPSE Provinsi Lampung, proyek tersebut terjadwal baru menandatangi kontrak pada tanggal 6 – 18 November 2020 lalu. Jika terhitung penandatangan kontrak pada 6 November 2020, dengan masa pengerjaan 45 hari, artinya proyek tersebut wajib terealisasi pada tanggal 21 Desember 2020 atau kisaran akhir desember 2020.
Namun miris, proyek yang menelan anggaran sebesar Rp. 643.120.000.00 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Lampung, yang dilaksanakan oleh CV. Kharisma Mandiri beralamat Jl. Hi. Agus Salim No.96 Kelapa Tiga-Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung – Bandar Lampung (Kota) – Lampung tersebut diduga tak mematuhi spesifikasi pengerjaan, sehingga menyebabkan jebolnya dinding penahan air.
Denga adanya kejadian itu bya mendapat kritik dari berbagai pihak.
Yulius Arifin Jaya selaku Anggota DPRD Waykanan saat di konfirmasi jurnalis krakataunews.com melalui WhatsApp menuturkan, Terkait Proyek Pembangunan Embung/ Bangunan Penampung Air di SP6 Kampung Pagar Iman Dusun 04, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan yang JEBOL telah saya koordinasikan dengan Anggota Komisi IV DPRD Propinsi yang bermitra dengan PU.
“Dengan respon bahwa hal tersebut telah mereka ketahui dan dalam waktu dekat ini akan melakukan hearing dengan dinas PU Propinsi,” Ujarnya. Kamis (21/1/2020).
Sedangkan dengan pihak pemerintah propinsi telah saya tanyakan dan menunggu jawaban resmi dari dinas terkait.h
Menurut Yulius, Hal seperti ini tidak pantas terjadi, apapun pembangunan fisik yang dilakukan baik yang bersumber dari Dana Desa, APBD Kab. maupun propinsi.
“Para pihak yang terkait dengan pembangunan embung ini harus melakukan perbaikan secepatnya dan bila diperlukan dilakukan audit menyeluruh atas kualitas pembangunan,” Tegasnya.
Selain itu, yang harus ditekankan pada setiap pelaksanaan pembangunan fisik harus melibatkan warga lokal sebagai tenaga kerja sehingga dampak ekonomisnya dapat langsung dirasakan. Serta, warga dan pemerintah kampung harus berperan aktif melakukan pengawasan bila ditemukan ketidaklaziman (best practice) saat proses pembangunan.
Sedangkan ketua komisi lll DPRD Way Kanan
Tukiman ngalimun saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan. (Roy)
