LAMPUNG SELATAN, KRAKATAUNEWS – Jaringan dengan mobilisasi Forum Group Diskusi (FGD) DKI-Lampung, Sabtu 4 November 2017, bertolak dari Bandar Lampung menuju Solo, dengan tujuan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ahmad Muslimin selaku koordinator aksi, sesaat mampir di Kabupaten Lamsel, tepatnya di Tugu Radin Inten II, Kalianda, mengatakan bahwa mereka hendak menemui Presiden RI, menyampaikan dan membahas perihal Provinsi Lampung dapat dijadikan pilihan sebagai Ibukota Negara, yang mana pemerintah pusat santer berencana memindahkan ibukota RI.
“Disana kami akan memberikan kajian FGD DKI-Lampung, kita berharap jikalau kajian tersebut diterima, dapat segera di realisasikan, bukan hanya sebatas wacana tentang perpindahan Ibukota Negara, ke Lampung,” ujarnya.
Dari kajian-kajian disiplin ilmu, kata Ahmad Muslimin, daerah lain belum bisa mengalahkan potensi Lampung untuk menjadi ibukota negara. Maka dari itu, Provinsi Lampung sangat layak menjadi Ibukota RI.
Baca juga:
“Disana kami akan berdialog dengan bapak presiden, sekaligus akan menyerahkan hasil kajian dari FGD Lampung, yang sudah diproses dari tahun 2010,” tukasnya.
Rombongan tersebut, menuju Kota Solo, sebanyak 4 orang yakni, Ahmad Muslimin, Dedi Rohman, Mujamil, David Kurniawan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (mobil, red).
Sementara itu, mengenai wacana ini, Ketua Karang Taruna Kabupaten Lamsel Erdiansyah dimintai tanggapannya, mendukung perihal tersebut. Dirinya menilai, jika Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Lamsel disetujui sebagai lokasi DKI Indonesia, akan berdampak positif dalam segala aspek.
“Kalau betul ibukota pindah di Lampung, khususnya Lamsel akan maju seperti daerah Cilegon, Tangerang. Karena, akan jadi daerah perlintasan. Tentu akan banyak industri, wisata tumbuh berkembang,” kata Erdi.
Dirinya juga mengatakan, jika Provinsi Lampung dijadikan DKI (Daerah Khusus Ibukota), diperlukan pengkajian dan pemikiran yang kongkrit.
“Harus ada pemikirkan-pemikiran yang matang. Jika jadi wacana ini, tentu akan timbul hal yang positif dan negatif. Perlu perencanaan tataruang yang matang dan kesiapan masyarakat Lampung akan perubahan budaya kosmopolitan,” tukasnya.
Informasi diperoleh, pembahasan mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Provinsi Lampung, sudah melibatkan unsur organisasi pemerintah yang resmi seperti, DPRD Lampung, DPR RI, DPD, MPR RI, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Tokoh-Tokoh Lampung. (Red).