KRAKATAUNEWS, JAKARTA – Adanya beberapa kasus kejahatan dan seksual akhir-akhir ini disejumlah daerah di Indonesia yang menimbulkan kekhawatiran dimana perempuan dan anak sebagai objek sekaligus korban.
Menyikapi hal itu, Kememteria PP dan PA lalukan pembahasan mengenai kesetaraan gender, dimana kegiatan ini dianggap perlu dam adanya sinergi antar lembaga dan masyarakat.
Seperti yang kita ketahui kekerasan fisik banyak terjadi dan perlakuan sekseual 1 dari 3 perempuan berusia sekitar 15 – 64 tahun. Kegiatan berlangsung di media center Kementerian PP dan PA jalan Merdeka Barat No 15 Jakarta Pusat sekitar pukul 14.00 WIB. Sabtu (24/2/2018).
Untuk mencegah terjadinya kekerasan dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dibutuhkan keterlibatan dari semua pihak. Oleh karena itu Kementerian PP dan PA perlu sinergi Antar Kementerian, Daerah dan Masyarakat.
Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Kementerian PP dan PA, Ratna Susianawati mengatakan untuk memastikan semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari semua kelompok usia, wilayah dan kebutuhan khusus dapat terlibat dalam proses pembangunan.
Adapun strategi percepatan PUG melalui PPRG (Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender). Dimana Pemerintah pusat dan daerah melakukan analisis gender dalam proses perencanaan penganggaran untuk memastikan keadilan dalam hal Akses, Partisipasi dan Kontrol.
Ratna menambahkan, seperti yang kita ketahui banyak salah satunya kasus giI buruk. “Seperti kasus gizi buruk di Asmat memunculkan fakta-fakta dilapangan,” imbuhnya.
Selanjutnya untuk memperkuat komitmen itu, Presiden RI Joko Widodo menerima peran sebagai duta HeForShe bersama pemimpin lainnya.
Kesetaraan gender untuk membangun tugas, fungsi, sumber manusia adalah laki-laki dan perempuan,anak laki-laki dan anak perempuan serta kelompok disabilitas sesuai kebutuhannya.(Dadang/Noval/Red).
