GARUT, KRAKATAUNEWS – Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mendapatkan tantangan dari para Kiai Nahdhatul Ulama dalam kegiatan Halaqah Kebangsaan yang digelar Minggu (17/9), di Pesantren As-Sa’adah, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Tantangan ini muncul menyusul pernyataan Dedi yang mengatakan bahwa akar dari paham radikalisme dan intoleransi adalah tercabutnya masyarakat dari akar Islam Kultur yang selama ini diajarkan oleh para pendahulu.
Diantara kultur yang hari ini hilang menurut Dedi, adalah kultur mata pencaharian di pedesaan yang tadinya berbasis pertanian dan kehutanan, namun karena perubahan gaya hidup, mata pencaharian tersebut berubah dari kultur produksi menjadi konsumsi.
Para kyai yang merupakan para pengurus Majelis Wakil Cabang PCNU Kabupaten Garut kemudian bertanya kepada Dedi tentang bagaimana teknis kebijakan yang bisa dilakukan dalam rangka pengembalian kultur tersebut.
“Tadi dalam paparan bapak, katanya karena kehilangan akses terhadap ekonomi dalam hal ini mata pencaharian, orang kemudian bisa berubah menjadi radikal dan intoleran karena tekanan psikologi. Nah, bagaimana mengembalikan akses ekonomi itu kepada masyarakat ? tanya Kiai Anwar, dari Wanaraja, Garut.
Menjawab pertanyaan tersebut, Dedi berkaca pada kebijakan yang telah dia lakukan di Purwakarta. Menurut dia, Purwakarta memiliki sebuah kampung bernama “Kampung Tajur Kahuripan” yang terletak di wilayah Kecamatan Bojong.
Kampung ini memiliki karakteristik kesundaan dengan desain rumah panggung “Julang ngapak” lengkap dengan sumber mata pencaharian masyarakatnya yang concern pada bidang pertanian dan kehutanan.
“Masyarakat disana itu, selain mendapatkan sumber ekonomi dari pertanian, juga menjaga hutan, hutan ditanami, bukan dibabat habis. Masyarakat kota kemudian ramai datang ingin melihat. Mereka diajarkan bertani dan menginap di rumah-rumah warga. Ini sumber pendapatan bidang pariwisata, masyarakat juga hidup dari sana, tukang opak laku, tukang liwet laku, jadi sumber pendapat ekonomi warga sekitar,” kata Dedi menjelaskan.
Selain itu, agar kondisi hutan tetap terjaga, Dedi mengusulkan agar warga yang tinggal di sekitar hutan diangkat menjadi Tenaga Harian Lepas (THL) oleh pemerintah.
Mereka bertugas menanam dan merawat tanaman yang berada di hutan sehingga tidak merambah hasil hutan dan berakibat kegundulan hutan tersebut.
“Warga sekitar itu digaji oleh pemerintah, diangkat menjadi Tenaga Harian Lepas sehingga hutan tetap terpelihara, mereka bertugas menjaganya,” tandasnya.
Jawaban dari Wakil Ketua PCNU Purwakarta ini sontak disambut riuh tepuk tangan dari para kiai yang hadir. Mereka mengapresiasi kebijakan Dedi sebagai Bupati Purwakarta dan berharap kebijakannya diterapkan dalam wilayah yang lebih besar. ( fito)
